PUSTAKAGURU.ID – Dukungan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terus berlanjut dalam proses pemilihan guru ASN melalui program ASN-PPPK. Keberadaan guru PPPK dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengoreksi perbedaan mutu pendidikan di daerah.
Pemkot Surabaya Jatim menegaskan mendukung penuh pemenuhan kebutuhan guru melalui program PPPK. Program ini diyakini dapat menjadi jembatan untuk mencetak anak-anak berkualitas yang akan menjadi pemimpin negara.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengumumkan bahwa guru dibutuhkan untuk mendidik calon pemimpin masa depan. Sayangnya, saat ini terjadi kekurangan guru, termasuk di Kota Surabaya.
Baca juga: Guru Honorer yang Diangkat Jadi PPPK sesuai SE Kemendikbudristek
“Kalau kekurangan guru, kreativitas anak negeri akan terbatas, maka PPPK di Pemkot Surabaya akan kami laksanakan untuk memenuhi kebutuhan guru,” ujar Eri di Surabaya.
Ia juga berharap dengan terpenuhinya kebutuhan guru darurat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya Kota Surabaya. Berdasarkan maklumat Dewan Kota Surabaya nomor 810 Tahun 2022, kebutuhan yang di daerah itu mencapai 1.513 unit pada tahun ini. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya melantik 883 hasil pemilu 2021. Dukungan terhadap program juga datang dari kota lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana menerbitkan Peraturan (SK) pengangkatan 1.750 guru PPPK hasil pemilihan Tahap 2 tahun 2021 pada 25 November 2021, Hari Guru Nasional. Sebelumnya, 1.669 guru dari pemilihan tahap pertama 2021 program PPPK menerima surat perintah pengangkatan.
Pemerintah Papua Barat juga akan segera melantik 1261 guru PPPK yang lolos seleksi. Barnabas Dowansiba, Direktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat, menyatakan kekurangan guru menjadi masalah serius. Sebab, mewujudkan pendidikan berkualitas di Papua Barat membutuhkan partisipasi dan peran aktif para guru.
Baca juga: Syarat untuk Mendapatkan Tunjangan Profesi Guru November 2022
“Kalau tidak ada guru, sama saja, tidak mungkin kita menciptakan generasi manusia yang berkualitas, tidak mungkin satu guru mengajar semua anak”, kata Dowansiba.
Beberapa bulan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sukabumi di Jawa Barat juga melantik 172 guru PPPK hasil pemilu 2021. Gubernur Sukabumi Marwan Hamami meminta guru PPPK bekerja secara profesional dalam mendidik anak. Ia pun mengumumkan akan mengajukan kembali komposisi guru untuk mengikuti pemilu 2022.
Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Kemendikburistek), 506.252 dari pertemuan 2021 lebih dari satu juta adalah guru PPPK oleh pemerintah provinsi. Sebanyak 925.637 calon mengikuti proses seleksi tahun 2021. Dari calon tersebut, 293.860 guru lulus dan mengikuti pelatihan, 193.95 guru lulus tetapi tidak mengikuti pelatihan, dan 37.823 guru tidak lulus.
Baca juga: Penting! Jelang Pendaftaran PPPK 2022, Honorer Perlu Cermati Himbauan KemenPAN-RB & BKN
Tahun 2022, pemerintah akan kembali membuka pemilihan yang membutuhkan total 700.000 lebih pegawai. Hingga Oktober 2022, pemerintah provinsi hanya menawarkan 0,9 persen dari alokasi kebutuhan pelatihan. Satu hal yang mendapat perhatian pemerintah daerah adalah anggaran gaji.
Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Akuntan Publik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan Kementerian Keuangan akan menyiapkan anggaran Rp 25,7 triliun untuk ASN PPPK pada 2023. Pemerintah berencana mempekerjakan 1,3 juta tenaga PPPK tahun ini, yang meliputi guru, tenaga kesehatan dan teknisi. PPPK 2023 penggajian menjadi klaster provinsi dan klaster kabupaten/kota.
“Dana gaji pembentukan PPPK selalu menjadi perhatian kita semua, bagaimana kita menyelesaikan persoalan PPPK di daerah,” kata Astera saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR September lalu.
